Hasil reses yang
dilakukan anggota DPRD Medan diantaranya, H.Surianto, Siti Suciati, Haris
Kelana Damanik (Partai Gerindra), Margareth MS (PDIP),Mulia Asri Rambe
(Golkar), T.Erdiansyah Rendy (Nasdem), Abdul Latief Lubis (PKS), Abdul Rani
(PPP), HT.Bahrumsyah, Sudari ST (PAN), Janses Simbolon (Hanura) dan Ishaq Abrar
M Tarigan (Demokrat) di Dapil tersebut mengungkap sejumlah masalah yang
dikeluhkan warga.
Diantaranya,
perbaikan dan pembangunan infrastruktur, lampu penerangan jalan, PBJS BPI,
Administrasi Kependudukan, masalah kemiskinan dan sulitnya mendapatkan air.
Juru bicara
Dapil II, Haris Kelana Damanik, Senin (18/01/2021) mengungkapkan banyak
persoalan yang perlu dituntaskan Pemko Medan ke depan.
“Kita
mengharapkan perhatian kepada Dinas PU agar pengerjaan infrastruktur tidak
dilaksanakan saat musim hujan.
Sehingga hasil
kerja seperti pengaspalan jalan dan perbaikan drainase bisa berkualitas,” ucap
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan ini saat membacakan hasil reses dalam
paripurna di Gedung DPRD Medan.
Terkait
infrastruktur ini, warga di Dapil II mengharapkan Dinas PU segera melakukan
perbaikan jalan dengan sistem pembetonan.
Disampaikan
Haris Kelana Damanik, permasalahan di Dapil II yang dikeluhkan warga
diantaranya masalah lampu jalan, sampah yang menumpuk dan menimbulkan bau.
“Permasalahan ini hendaklah menjadi prioritas,” harapnya.
Permasalahan
lain yang muncul dalam pelaksanaan reses di Dapil II, diantaranya terkait
buruknya birokrasi pengurusan administrasi kependudukan, dimana birokrasi masih
berbelit dan menyulitkan warga.
“Selain masalah
administrasi kependudukan warga juga mengeluhkan soal pelaksanaan pembelajaran
tatap muka yang belum juga dimulai. Warga meminta Pemko mengkaji pembelajaran
secara online/daring yang dinilai tidak maksimal,” ucapnya.
Tidak hanya
masalah infrastuktur, warga di Dapil II juga mengeluhkan soal pemberdayaan
masyarakat, diantaranya terkait akses permodalan, banyaknya muncul anak
jalanan, banyaknya bantuan saat pandemi yang tidak tepat sasaran.
“Masalah BPJS
PBI, buruknya pendistribusian bantuan kepada warga sehinga tidak tepat sasaran
serta pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masih menjadi masalah
yang belum bisa dipecahkan,” ungkapnya. (P4)
