Terlapor Tak Hadir, KPPU Tunda Sidang Perkara Minyak Goreng

Jakarta,PILAREMPAT.com- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menunda sidang dugaan pelanggaran penerapan harga atau kartel dalam kasus minyak goreng. Sidang yang sedianya digelar Senin, 17 Oktober 2022 diundur Kamis, 20 Oktober 2022.

Kepala Panitera, Akhmad Muhar mengatakan KPPU mulai menggelar Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atas Perkara No. 15/KPPU-I/2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 (penetapan harga) dan Pasal 19 huruf c (pembatasan peredaran/penjualan barang) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Penjualan Minyak Goreng Kemasan di Indonesia (Perkara Minyak Goreng) di Kantor Pusat KPPU Jakarta.

“Empat terlapor tidak hadir dalam persidangan perdana tersebut sehingga pemeriksaan pendahuluan ditunda hingga 20 Oktober 2022,” ujarnya, Senin (17/10/2022)

Sebagaimana diketahui, KPPU mulai melaksanakan Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan atas perkara minyak goreng. Agenda sidang pada Pemeriksaan Pendahuluan pertama adalah pembacaan dan/atau penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) oleh Investigator Penuntutan KPPU. LDP tersebut antara lain akan berisikan identitas, ketentuan yang dilanggar, alat bukti, maupun analisis pembuktian unsur pasal yang diduga dilanggar.

Sejalan dengan pasal 30 Peraturan KPPU No. 1/2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan dimulai sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh Terlapor.

“Dalam hal Terlapor tidak hadir, Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan secara patut kembali sebanyak-banyaknya dua kali panggilan sebelum menyatakan Pemeriksaan Pendahuluan dimulai,” katanya.

Pada Sidang Majelis Komisi hari ini, empat dari 27 Terlapor tidak hadir. Para Terlapor tersebut adalah Terlapor I (PT Asianagro Agungjaya), Terlapor XVII (PT Primus Sanus Cooking Oil Industrial), Terlapor XX (PT Budi Nabati Perkasa), dan Terlapor XXI (PT Tunas Baru Lampung, Tbk).

“Majelis Komisi akan melakukan pemanggilan kepada Terlapor yang tidak hadir untuk hadir dalam persidangan mendatang. Dalam hal Para Terlapor pada persidangan yang telah ditentukan tetap tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut, maka sidang diteruskan tanpa kehadiran Para Terlapor,” pungkasnya. [P4/rel/sya]