Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi menyampaikan, kepala daerah sebagai penjabat pembina kepegawaian (PPK) diminta menegakkan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024.
“Ketidaknetralan ASN akan berdampak pada adanya diskriminasi layanan serta munculnya kesenjangan dalam ruang lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, dan ASN menjadi tidak profesional,” tutur Gubsu.
Gubsu menegaskan, ASN tidak boleh dimanipulasi untuk kepentingan berbagai pihak, yang bisa berdampak pada kompetisi yang tidak seimbang, yang pada akhirnya berdampak pada berkurangnya kepercayaan publik dan nilai dari pemilu itu sendiri.
Kepala Sekretariat Bawaslu Sumut dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut berlandaskan hasil rapat Komisi II DPR RI, Kemendagri, KPU serta Bawaslu terkait pemilihan umum 2024 (Pemilu 2024) Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR RI dan DPD RI, serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Maka rapat memutuskan Pelaksanaan Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024, dan Pilkada Serentak, Rabu, 27 November 2024.
Ketua Bawaslu mengatakan dalam upaya menjaga netralitas ASN tersebut, Bawaslu telah membuat Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan MenPAN RB, Kemendagri, BKN dan KASN, yang ditandatangani pada 22 September 2022. (P4/MT)
