FGD dibuka oleh Bupati Samosir diwakili Asisten II Hotraja Sitanggang, ST, MM diikuti oleh Pimpinan OPD, Camat, BPN, IPPAT, PHRI, ASPPI, APDESI dan Bumdes yang bergerak dibidang kepariwisataan.
Adapun Narasumber yang dihadirkan adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kemenkumham RI, yakni Yuli Rosdiana, SH, MH, Nur Fatimah, SH, MKn, Martina Lova, SH, MH dan Indra Kurniawan, SH, MH.
Bupati Samosir melalui Asisten II Hotraja Sitanggang, menyampaikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah membawa perubahan yang mendasar dalam beberapa aspek yang terkait dengan keuangan Daerah, salah satunya terkait dengan Pajak dan Retribusi. Berlakunya Undang-Undang ini secara langsung meniadakan beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sekaligus menambah beberapa jenis Pajak dan Retribusi yang dulunya tidak dikenal dalam Undang-Undang tersebut.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, hanya ada sembilan jenis pajak yang pemungutannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, yakni Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Dalam melakukan analis potensi ini perlu perumusan masalah yang difokuskan kebeberapa poin penting, yakni potensi sumberdaya, pola dan tren pertumbuhan ekonomi, potensi unggulan dan identifikasi akar yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan PAD yang bersumber dari penerimaan pajak daerah”, imbuhnya.
Setelah pemaparan yang dilakukan oleh Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan dari Kemenkumham, serta diskusi tanya jawab yang dipandu oleh Kepala BPKPD Melva Siboro, dalam FGD tersebut disimpulkan dalam rangka penyempurnaan ranperda ini, maka perlu dilakukan lagi rapat lanjutan dengan OPD pemangku retribusi untuk menggali potensi yang ada sekaligus mengurai permasalahan apa saja yang dihadapi dalam pengoptimalan penerimaan retribusi. (P4/MT)
